Sawah Tadah Hujan Bone Disulap Jadi Lahan Produktif, Bupati Siapkan Embung hingga Skema Bagi Hasil

GOWATERKINI— Pemerintah Kabupaten Bone menyiapkan langkah baru untuk mengubah lahan sawah tadah hujan yang selama ini bergantung pada curah hujan menjadi lahan pertanian yang lebih produktif sepanjang musim.

Di bawah kepemimpinan Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., Pemkab Bone menyiapkan dukungan berupa embung, sumur bor hingga alat mesin pertanian (alsintan). Fasilitas tersebut nantinya diberikan kepada kelompok atau petani sasaran melalui pola kerja sama dengan masa pengelolaan selama tiga tahun.

Bupati Bone mengatakan program tersebut merupakan upaya pemerintah memberikan solusi terhadap persoalan utama petani tadah hujan, terutama keterbatasan air yang membuat masa tanam sangat bergantung pada kondisi cuaca.

“Petani kita, khususnya petani tadah hujan, harus kita berikan solusi. Pemerintah hadir dengan menyediakan embung, sumur bor dan alsintan melalui pola kerja sama yang jelas,” ujar Bupati Bone, Kamis (1/10/2026).

Konsep tersebut tidak sekadar berorientasi pada pemberian bantuan. Pemkab Bone ingin membangun ekosistem pertanian yang memungkinkan lahan tadah hujan dikelola lebih dari satu musim tanam sehingga produktivitas dan pendapatan petani dapat meningkat.

MT 1 untuk Petani, MT 2 dan MT 3 Bagi Hasil

Dalam skema yang disiapkan, hasil produksi pada Musim Tanam (MT) 1 akan sepenuhnya menjadi hak petani.

Sementara pada MT 2 dan MT 3, hasil produksi akan menggunakan pola bagi hasil antara petani dan pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian kerja sama yang disepakati.

“Jadi nantinya hasil untuk MT 1 semua diambil petani. Nanti untuk MT 2 dan 3 baru bagi hasilnya ke petani,” jelasnya.

Pola tersebut dirancang agar petani terlebih dahulu memperoleh manfaat langsung dari fasilitas yang disediakan pemerintah. Setelah sistem produksi berjalan, kerja sama bagi hasil diterapkan pada musim tanam berikutnya.

Satu Hektare Berpotensi Hasilkan Rp52 Juta

Bupati Bone melihat pengembangan sawah tadah hujan memiliki potensi ekonomi yang besar jika didukung ketersediaan air, mekanisasi dan pendampingan.

Dengan asumsi produktivitas mencapai sekitar 8 ton gabah per hektare dan harga gabah Rp6.500 per kilogram, nilai produksi satu hektare diperkirakan mencapai Rp52 juta dalam satu kali panen.

“Potensi pertanian kita sangat besar. Kalau satu hektare bisa menghasilkan sekitar delapan ton dengan harga Rp6.500 per kilogram, nilai produksinya sekitar Rp52 juta satu kali panen,” katanya.

Jika produktivitas tersebut dapat diterapkan pada lahan tadah hujan dalam skala luas dan memungkinkan lebih dari satu musim tanam, maka nilai ekonomi yang berputar di sektor pertanian Bone juga berpotensi meningkat.

Pemkab Bone melihat pengembangan lahan tadah hujan bukan hanya sebagai program peningkatan produksi pangan, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat perekonomian masyarakat pedesaan dan membuka potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Bayangkan kalau ini kita kembangkan di lahan yang luas, tentu perputaran ekonomi masyarakat akan semakin besar,” tutur Bupati.

Petani Tak Hanya Diberi Alsintan

Pemkab Bone juga menyiapkan pendampingan agar fasilitas yang diberikan tidak berhenti sebagai bantuan, tetapi benar-benar berdampak terhadap produktivitas petani.

Tenaga PPPK akan diberdayakan untuk mendampingi petani mulai dari pascatanam, pengolahan lahan hingga masa panen.

“PPPK akan kita berdayakan untuk melakukan pendampingan kepada petani. Mulai dari pascatanam, pengolahan sampai panen. Jadi bukan hanya memberikan fasilitas, tetapi petani juga harus didampingi,” kata Bupati.

Selain aspek produksi, petani yang masuk dalam program tersebut juga direncanakan mendapatkan perlindungan melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan demikian, skema yang disiapkan Pemkab Bone mencakup sejumlah aspek sekaligus, mulai dari ketersediaan air, mekanisasi pertanian, pendampingan, produksi hingga perlindungan petani.

Petani Apresiasi Program

Rencana tersebut mendapat apresiasi dari petani. H. Manrapi menilai penyediaan embung, sumur bor dan alsintan dapat menjawab persoalan yang selama ini dihadapi petani tadah hujan.

Menurutnya, ketersediaan sumber air akan memberikan kepastian lebih besar bagi petani untuk mengolah lahan tanpa sepenuhnya bergantung pada datangnya hujan.

“Kami sebagai petani tentu sangat bersyukur dengan program seperti ini. Selama ini sawah tadah hujan sangat bergantung pada hujan. Kalau air tersedia dan alsintan disiapkan, kami bisa lebih yakin mengolah lahan dan meningkatkan produksi,” ujar H. Manrapi.

Ia juga mengapresiasi skema yang memberikan kesempatan kepada petani menikmati hasil produksi pada musim tanam pertama.

“Yang paling kami apresiasi, MT 1 hasilnya untuk petani. Ini menunjukkan pemerintah tidak hanya meminta petani bekerja, tetapi terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada petani untuk merasakan hasilnya. Kalau produksi meningkat, kami juga siap bekerja sama dengan pemerintah untuk musim tanam berikutnya,” katanya.

H. Manrapi berharap program tersebut dapat dijalankan secara konsisten dan menjangkau lebih banyak petani tadah hujan di Kabupaten Bone.

“Kami melihat ini sebagai program yang punya masa depan. Kalau air tersedia, alat tersedia dan ada pendampingan, sawah tadah hujan yang selama ini hanya bisa ditanami pada waktu tertentu bisa menjadi lahan yang produktif,” tuturnya.

Bangun Sistem Pertanian Berkelanjutan

Bagi Bupati Bone, keberhasilan program tersebut bergantung pada keterhubungan seluruh komponen pertanian.

Ketersediaan air, mekanisasi, pendampingan, produksi hingga pengelolaan hasil harus berjalan dalam satu sistem agar lahan tadah hujan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dengan pola tersebut, sawah tadah hujan yang selama ini identik dengan ketidakpastian diharapkan dapat berubah menjadi lahan produktif yang memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat pedesaan.

“Petani kita harus diberikan solusi. Pemerintah hadir bukan hanya memberikan fasilitas, tetapi membangun sistem agar pertanian kita produktif, mandiri dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)